Politik

Polres Prabumulih Bangun Rumah Baru Warga Kurang Mampu

By Redaksi On Juni 25, 2019

PRABUMULIH.REPSUS.COM---Sebagai pengayom masyarakat, Kepolisian Resort (Polres) Prabumulih menunjukan kinerja yang baik di bawah pimpinan AKBP Tito Hutauruk Travolta SIk MH.

Kiprahnya bersama para kapolsek di wilayah hukum Prabumulih sangat dirasakan masyarakat. Tak hanya unggul dalam hal penegakan hukum dan sosialisasi Kamtibmas, Polres Prabumulih juga peduli terhadap program sosial kemasyarakatan.

Salah satu wujud kepedulian tersebut yakni pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Ditahun 2017 lalu, Polres Prabumulih telah membangun dua rumah baru, Masing masing atas nama Zainal Amirudin warga Kelurahan Karang Jaya Prabumulih Timur dan kemudian rumah baru di wilayah Taman Murni Kelurahan Gunung Ibul Barat untuk warga Jiki Rianto.

Ditahun 2018, Kepolisian Resor Prabumulih kembali membangun rumah sehat dan sederhana. Kali ini yang menjadi sasaran dalam program pembanggunan tersebut adalah rumah milik pasangan suami istri Repi Ariyadi (50) dan Kholifah (48) di Jalan Tower, RT 06 RW 03, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur.

Terbaru, di tahun 2019 Polres Prabumulih dibawah kepemimpinan Kapolres AKBP Tito Hutauruk Travolta SIk MH kembali membangun rumah baru untuk warga miskin demi mendukung program Pemkot Prabumulih. Adapun rumah warga yang dibangun baru yakni milik pasangan suami istri Mardawi (44) dan Endang Esterina (43) warga Dusun 1 Desa Sinar Rambang Kecamatan RKT.

Kapolres Prabumulih AKBP Tito Huaturuk Travolta SIk MH secara langsung melakukan peletakan batu pertama disaksikan Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM, Kajari Husein Admaja SH MH dan tamu undangan lainnya.

Kapolres menuturkan, bangun rumah baru dalam rangka peringatan HUT Bhayanhkara ke 73, dan dana yang digunakan untuk program bantuan bangun rumah baru berasal dari sumbangan, infaq dan shodaqoh dari seluruh anggota Polres Prabumulih. Dana yang terkumpul diserahkan ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Prabumulih untuk disalurkan kepada penerima dalam bentuk bangun dan rehab rumah tidak layak huni.

"Tidak ada unsur paksaan kepada anggota. Sumbangannya relatif dan sesuai kemampuan anggota, sehingga kegiatan ini tidak menjadi beban dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk kami semua serta bermanfaat bagi yang menerima,. Ini rumah yang ke 4 yang dibangun Polres Prabumulih," jelas Kapolres.

Sementara itu, pasangan suami istri Mardawi dan Endang mengaku sangat terbantu dengan adanya program bantuan bangun rumah baru yang dilakukan oleh Polres Prabumulih. Rumah yang sebelumnya mereka tempati jauh dari kata layak huni.

"Tanahnya kami beli Rp 6 juta dan dibangun seadanya. Disitulah saya bersama istri dan anak-anak tinggal selama belasan tahun. Sekarang sudah dibantu dibangunkan rumah beton oleh Polres Prabumulih, kami sekeluarga ucapkan terima kasih," katanya.

Terpisah, Ketua Baznas Kota Prabumulih Nadjamudin mengungkapkan, dana yang disiapkan untuk program bangun rumah baru oleh Polres Prabumulih 100 persen dari Polres. Anggarannya tersebut senilai Rp 25 -30 juta. Pembangunan dilakukan sampai selesai hingga rumah siap untuk ditempati mencapai 15 hari.

"Ini kerjasama antara Polres Prabumulih dengan Baznaz sebagai pengelola dana infaq dan zakat. Rumah yang dibangun terdiri dari ruang tamu, kamar tidur, dapur dan kamar mandi. Sehingga rumah yang dibangun benar-benar rumah layak huni," tandasnya.

Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM mengatakan, ini jujur saja terinspirasi dari 2008 melihat masih banyak warga yang tidak memiliki rumah. Makanya program bangun rumah untuk membuang kekumuhan kita galakan. "Program bangun rumah baru ini sudah jadi percontohan nasional. Ada 4 elemen yang ikut melaksanakan program bangun rumah baru yakni dana dari CSR perusahaan, APBD Pemkot Prabumulih, Dana Infaq pegawai dan dana kementerian pusat," pungkasnya. AYJ

Elman ST Jabat Sekda Definitif Kota Prabumulih

By Redaksi On Juni 10, 2019

PRABUMULIH.REPSUS.COM---Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM, Senin (10/6/2019) pagi melantik Elman ST MM sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) kota Prabumulih. Elman yang sebelumnya menjabat Kepala Bappeda dilantik untuk menggantikan Penjabat sementara sebelumnya yakni Drs H Asymuni Hambali MPdI yang telah memasuki masa pensiun.

Pelantikan dilakukan dalam upacara apel pegawai di halaman lapangan terbuka gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih. Dan disaksikan Wakil Walikota Andriansyah Fikri SH, para asisisten, kepala dinas, kabag, kabid, kasi dan seluruh PNS dilingkungan Pemkot Prabumulih.

“Sekda kan karier tertinggi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga dengan dilantik dalam upacara terbuka ini, para pegawai dapat lebih mengenal lagi. Beda dengan pelantikan kepala dinas yang cukup dihadiri oleh orang tertentu, dalam jumlah yang terbatas,” ujar Ir H Ridho Yahya MM ketika diwawancarai usai pelantikan.

Kepada sekda yang baru, Ridho berpesan agar dapat meneruskan program sekda sebelumnya yang telah bagus. Bila perlu untuk dapat ditingkatkan lagi. “Kalo jelek ditinggalkan, bagus ditingkatkan. Kita mau lihat gebrakan dan inovasi sekda yang baru ini," ujarnya.

Ridho juga tak lupa mengucapkan terima kasih pada sekda yang lama, yang dinilainya tegas dalam melakukan penataan pegawai. “Terutama tegas dalam disiplin pegawai, kita sangat berterima kasih pada pak Asymuni selaku penjabat sementara. Untuk sekda yang baru orang asli Prabumulih jadi dia tetap di Prabumulih sehingga mudah mengontrol bawahannya," katanya.

Walikota menambahkan, bahwa proses pemilihan Sekda sudah berlangsung dengan baik dan transparan, terbukti tak adanya komplain dari pihak manapun termasuk intervensi dari dirinya. Sehingga semua pihak bisa menerima dengan baik. “Sekda itu perpanjangan tangan walikota dan wakil walikota, jadi tidak semuanya kepala daerah yang mengurusi. Kita berharap sekda baru lebih teliti dalam hal administrasi. Sekda yang baru ini orang asli Prabumulih sehingga mampu menata pemerintahan dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Elman ST MM menyatakan siap melanjutkannya program yang telah dilakukan oleh Sekda yang lama. “Terutama kedisiplinan pegawai akan lebih kita perhatikan lagi,” pungkasnya. AYJ

Anak Aiptu Polisi Duduk Jadi Anggota DPRD Prabumulih

By Redaksi On Mei 06, 2019

PRABUMULIH.REPSUS.COM---Terjun ke dunia politik sebenarnya bukan keinginan dan cita-citanya dari sejak kecil. Terlahir dari anak seorang polisi berpangkat Aiptu, pria berkaca mata bernama Wahyu Budi Pratama (22) ingin meneruskan jejak sang ayah.

Tetapi siapa sangka cita-citanya ingin jadi polisi itu sirna karena ada masalah di kesehatan matanya. Namun, hal itu tidak membuatnya patah semangat untuk menggapai mimpi membahagiakan kedua orang tuanya.

Berkat nasehat dan support dan dukungan kedua orang tua serta pamannya, Wahyu memberanikan diri bergabung ke salah satu partai politik yakni Partai Amanat Nasional (PAN) di kota Prabumulih. Saat bergabung dengan PAN itulah Wahyu dipercayai memegang jabatan sebagai Ketua Barisan Muda (BM) PAN kota Prabumulih.

Garisan hidupnya pun berubah, meski terbilang baru terjun ke kancah politik, pria yang hobi olahraga Offroad ini memberanikan diri ikut bersaing memperebutkan kursi DPRD kota Prabumulih pada pemilu legislatif (Pileg) 2019. Sebagai wajah pendatang baru dan kurang diperhitungkan karena maju di dapil III Kecamatan Prabumulih Timur, karena dikenal angker diisi incumbent, Wahyu optimis dan yakin bisa duduk jadi anggota DPRD Prabumulih.

Dengan membawa visi misi memperjuangkan aspirasi dan membantu masyarakat dalam kesulitan, Wahyu Budi Pratama (22) berusaha keras mencari simpati masyarakat. Alhasil berkat doa, usaha dan kerja kerasnya bersama tim, politisi muda ini pun terpilih dan mengantongi suara sebanyak 1.840 suara diposisi ke 6 dari 9 kursi yang diperebutkan di Dapil III Prabumulih.

Sehingga mengantarkan anak dari Aiptu Budi Hermawan dan Sri Wahyuni duduk sebagai anggota DPRD Prabumulih periode 2019-2024. Bahkan Wahyu Budi Pratama dinobatkan sebagai anggota DPRD termuda dikalangan angggota DPRD Prabumulih yang terpilih.

Kepada awak media, Wahyu mengucapkan rasa terima kasihnya kepada kedua orang tua, keluarga, teman dan masyarakat yang telah mendukungnya untuk menjadi anggota DPRD Prabumulih. "Saya bisa duduk jadi anggota DPRD Prabumulih ini berkat doa dan dukungan orang tua, paman, keluarga, teman, seluruh tim dan masyarakat Prabumulih. Untuk itu tiada hentinya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya," ujarnya.

Masih kata Wahyu, jika bisa sukses diusia muda kenapa harus menunggu tua. Oleh karena itu, dirinya masih banyak belajar lagi dan membutuhkan bimbingan dan bantuan para politisi senior. "Sudah saatnya yang muda yang berkarya. Jika usia muda bisa sukses kenapa harus menunggu hari tua," tegasnya.

Pria kelahiran 24 Desember 1996 ini menerangkan, dirinya akan mengemban amanat dan melayani masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya di parlemen. "Mohon dukungannya, saya akan siap memperjuangakan aspirasi masyarakat dan juga membantu masyarakat dalam kesulitan. Hal itu dikarenakan sudah kewajibanya," katanya.

Disinggung apakah ada kesiapan khusus dalam menggadapi pelantikan, Wahyu mengatakan biasa-biasa aja. "Tidak ada persiapan khusus. Saat ini masih aktif ikut paman bekerja saja. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat yang mempercayai dirinya untuk bisa duduk di kursi DPRD Prabumulih," pungkasnya. AYJ

Usai Nyoblos, Gubernur dan Forkompinda Pantau TPS

By Redaksi On April 17, 2019

PALEMBANG.REPSUS.COM - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru beserta istri Hj. Febrita Lustia Deru menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2019 di TPS 58 Rt 045 kelurahan 8 ilir, Kecamatan Ilir 3 Palembang, Rabu (17/4) pagi.

Tepat pukul 09.00 WIB Gubernur Sumsel H.Herman Deru didampingi sang istri kompak mengenakan baju putih tiba di TPS, Herman Deru mendapat nomor urut 161 dari TPS.

Ditemui usai menyampaikan hak suaranya, Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengaku bangga dengan partisipasi masyarakat Provinsi Sumsel untuk menyuarakan hak pilihnya di tiap-tiap TPS. Ia berharap seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Sumsel dapat menyalurkan hak pilihnya. Terlebih, berdasarkan pengamatannya tidak ditemui kendala apapun.

“Dari hasil laporan yang saya terima sampai dengan berangkat ke TPS tadi, suasana penuh keriangan juga ditunjang cuaca yang baik. Harapan Saya provinsi Sumsel ini tidak ada keluhan bagi pemilih untuk menyampaikan hak suaranya baik karena jarak, kendala tranportasi. Provinsi Sumsel ini terkenal dengan partisipasi yang tinggi target 80 persen partisipasi,” ungkapnya

Setelah menunaikan hak suaranya, Gubernur Sumsel H. Herman Deru bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi Sumsel antara lain Kapolda provinsi Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, Pangdam II/ Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, S.I.P., M. Hum meninjau sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dimulai dari TPS 42 Jl. Dr. M. Isa RT 26/27 Kel. Duku Kec. IT III depan Bengkel Subur, kemudian TPS 20 Jl. Sungai Pinang Rt. 20 Dusun I Kec. Rambutan Kabupaten Banyuasin, diteruskan ke TPS 1 Dusun 2 RT 02/03 Desa Pegayut Kabupaten Ogan Ilir, dan sejumlah TPS yang berada di Kota Palembang.

Gubernur Sumsel H Herman Deru menuturkan, peninjauan TPS dilakukan guna memastikan keamanan dan kelancaran dari penyelenggaraan pesta demokrasi seluruh rakyat Republik Indonesia terkhusus di Provinsi Sumsel. Apalagi dikatakannya, Pemilu 2019 merupakan pemilu yang pertama kali negara Indonesia melangsungkan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif secara serentak.

Dalam peninjauannya ke tiap-tiap TPS, Herman Deru selalu menyerukan kepada masyarakat untuk menggunakan hak suaranya, terlebih untuk masyarakat yang mempunyai kendala seperti tidak menerima undangan C 6.

Dijelaskannya, bahwa masyarakat masih tetap bisa menggunakan hak suara nya dengan membawa e-ktp atau surat keterangan.

“Ini Pemilu pertama kali di negara kita yang bersamaan Pilpres dan Pileg. Artinya tentu suasana ini yang ditunggu oleh masyarakat sebagai kanal aspirasi kita. Terimakasih untuk para pejuang demokrasi mudah-mudahan hasilnya segera ditetapkan penyelenggara sesuai harapan kita,” tuturnya

Herman Deru turut mengucapkan terimakasih atas pelayanan yang diberikan oleh panitia disetiap TPS yang telah memberikan pelayanan yang ramah dan memberikan pelayanan yang begitu baik.

"Jadi tolong sampaikan kepada masyarakat agar saudara-saudara kita yang berada di daerah manapun dapat menyampaikan haknya tanpa harus terkendala apapun. Mudah-mudahan yang menang ini adalah yang betul-betul sesuai harapan kita. Selama ada keterangan dari daerah asal untuk pemilihan Presiden bisa dilakukan dimana saja," pungkasnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Sumsel Ir H Mawardi Yahya bersama istri tercinta Hj Fauziah Mawardi Yahya dan putra putrinya menyalurkan hak pilihnya di TPS 41 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus.

Mantan Bupati Ogan Ilir dua periode itu, didampingi istri dan keluarga berjalan kaki bersama-sama menuju ke TPS 41 yang jaraknya tidak begitu jauh. Wagub Mawardi Yahya dan istri Fauziah Mawardi Yahya tampak mengenakan pakaian bernuansa putih.

Dalam perjalanan menuju ke TPS Wagub Mawardi Yahya dan istri menyempatkan diri menyapa warga sekitar dan berbincang sejenak sekaligus bersalam-salaman.
Tak butuh waktu lama bagi orang nomor dua di Sumsel ini saat melakukan pencoblosan dalam kotak suara di TPS, hanya memakan waktu lebih kurang 10 menit saja. Begitu juga halnya dengan Fauziah Mawardi Yahya.

Dijumpai usai mencoblos, pria ramah dan murah senyum ini menilai masyarakat cukup aktif dalam pemilu 2019.
"Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu kali ini cukup aktif. Masyarakat tampak antusias menyalurkan hak pilihnya", kata Mawardi.

Saat disinggung mengenai adakah persiapan khusus yang dilakukannya, Wagub Mawardi Yahya menjawab. Tidak ada persiapan khusus yang dilakukan.

Lebih lanjut Wagub Mawardi Yahya menambahkan sejauh ini situasi kondisi dan suhu politik di Sumsel aman dan stabil juga kondusif. Tidak terjadi gejolak yang dapat menimbulkan kejadian berarti di masyarakat.

Dilain pihak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Nasrun Umar didampingi oleh sang istri Renny Nasrun mengantri di kursi tamu bersama warga untuk menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2019.

Bertempat di TPS 107 Rt.67 Perum Bukit Sejahtera IB 1 Palembang (17/04), Sekda Provinsi Sumsel Nasrun Umar bersama istri memakai pakaian serba putih dan bawahan warna gelap, tepat Pukul 09.00 Sekda Provinsi Sumsel bersama keluarga mengikuti prosedur pemungutan suara yang telah ditentukan. Nasrun Umar menuturkan, Pemilu 2019 merupakan kewajiban yang harus ditunaikan seluruh warga negara karena apa yang dilakukan, hari ini menentukan pembangunan Indonesia kedepan baik itu pada tingkat kabupaten/kota, Provinsi, maupun negara Indonesia itu sendiri.

"Hari ini sebagai warga negara Saya menggunakan hak pilih Saya untuk memilih, yang pertama pemimpin negara Indonesia dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia kemudian DPR RI, DPRD Provinsi Sumsel sebgai mitra pemerintah provinsi Sumsel, kemudian DPRD Kota Palembang dan yang terakhir DPD menempatkan wakil-wakil utusan dari setiap provinsi dalam hal ini Provinsi Sumsel untuk duduk di Dewan Perwakilan Daerah RI,” tuturnya. DRE/ADV

37 Pejabat Pemkot Diduga Abal-Abal Diperiksa BPK RI

By Redaksi On Maret 21, 2019

PRABUMULIH.REPSUS.COM----Masih ingat pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Prabumulih yang dilakukan era zaman Pj Walikota Richard Cahyadi AP MSi. Ternyata pelantikan tersebut diduga melanggar aturan dan akhirnya dianulir.

Sehingga, akibatnya pelantikan pejabat abal-abal itu menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Karena menyangkut tunjangan jabatan yang diberikan ke 37 pejabat tersebut oleh Pemkot Prabumulih menyalahi aturan dan merugikan keuangan negara.

Dampak dari pelantikan yang dilakukan waktu itu, tepatnya Kamis (21/3/2019) sebanyak 37 pejabat abal-abal dipanggil dan diperiksa satu persatu di ruang rapat Asisten di lantai 1, Gedung Pemerintah kota (Pemkot) oleh BPK RI.

Pemeriksaan para pejabat tersebut berdasarkan surat BPK RI No 36/Terinci-Kota Prabumulih/03/2019, prihal pemberitahuan pemanggilan PNS di lingkungan Pemkot menyangkut mutasi Pj Wako pada Mei 2018 terkait tunjangan jabatan (tunjab) diterima karena dinilai dan patut merugikan negara.

Menanggapi hal itu, Wakil Walikota H Andriansyah Fikri SH mengatakan, sudah mendapat kabar soal pemanggilan PNS. "Iya benar, sudah kita dengar. Informasinya, sejumlah PNS tengah dipanggil BPK RI satu persatu," katanya.

Fikri menjelaskan, sebenarnya hal itu bukan kesalahan PNS. Karena, mereka (PNS) tidak mengetahui kalau mutasi itu dianulir dan tidak sah. "Kita tidak menyalahkan PNS terkait pemanggilan BPK RI tersebut, karena kebanyakan para PNS tidak tahu menahu. Apalagi, selama dirinya memimpin tidak pernah terjadi," ujarnya.

Masih kata Fikri, patut disalahkan dari kasus itu yakni Pj Walikota waktu itu karena berani melantik tetapi menyalahi aturan. Selain itu, disayangkannya karena Pj Walikota berani membohongi para PNS. "Kalau PNS merasa dirugikan, sebaiknya mengajukan gugatan. Apalagi, tidak hanya kerugian materiil saja. Karena, mutasi itu juga pejabat dipermalukan dan dicemarkan nama baik dan keluarga," tegasnya.

Temuan BPK ini, sambung Fikri, bisa menjadi dasar gugatan para pejabat yang merasa dirugikan tersebut. Dasar itu sangat kuat, untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Dirinya pun berharap kejadian tersebut tidak terjadi lagi dan menjadi pembelajaran bagi Pj Walikota ke depannya dan juga PNS di masa peralihan.
"Jika dilantik dan di mutasi dicek kebenarannya, apakah benar sah atau tidak," pungkasnya. AYJ

Kapolres, Surat Suara Diamankan 24 Jam Oleh Anggota

By Redaksi On Maret 20, 2019

PRABUMULIH.REPSUS.COM---Sebanyak 1.145 books surat suara yang diangkut menggunakan truk, Rabu (20/3) pukul 02.00 WIB tiba di kota Prabumulih. Surat suara tersebut dijaga 25 anggota Polri berpakain dinas dan sipil 1x24 jam guna menghindari hal yang tidak diinginkan.

"1x24 jam anggota ada yang stay dan mobile mengamankan surat suara pilpres, pileg dan DPD. Surat suara itu di simpan di kantor bekas kantor pajak di Jalan Sudirman Kelurahan Muara Dua. Ada tiga gembok dan masing-masing megang satu yakni KPU, Bawaslu, Polres Prabumulih," ujar Kapolres Prabumulih AKBP Tito Hutauruk Travolta SIk MH.

Kapolres menjelaskan, pihaknya menjamin keamanan di kota Prabumulih sampai hari pencoblosan aman. "Untuk proses pelipatan surat suara juga nantinya ada anggota yang mengamankan. Saya jamin Prabumulih kondusif," tegasnya.

Sementara, Ketua KPU Prabumulih Marjuansyah mengatakan semua surat suara semuanya sudah tiba. Adapun rinciannya di surat jalan dari perusahaan PT Cabe Raya Nusantara Ekspres selaku ekspedisi logistik dari PT Ghalia Indonesia Printing yakni surat suara presiden dan wakil presiden berjumlah 133.815 lembar, 67 books dan 1 books berisi 2000 lembar.

Surat suara DPR RI Dapil Sumsel II berjumlah 133.815 lembar, 268 books dan 1 books berisi 500 lembar. Surat suara DPD berjumlah 133.815 lembar, 268 books dan 1 books berisi 500 lembar. Surat suara DPRD Provinsi Sumsel Dapil 6 berjumlah 133.815 lembar, 268 books dan 1 books berisi 500 lembar. Surat suara DPRD kota Prabumulih Dapil 1 berjumlah 47.951 lembar, 96 books, Dapil 2 berjumlah 38.874 lembar, 78 books serta Dapil 3 berjumlah 49.991, 100 books. Dengan total di surat jalan yakni surat suara 672.076 lembar, 1.145 books.

"Surat suara akan disotir untuk dicek apakah ada surat suara yang rusak. Setelah itu kita akan melakukan pelipatan dengan melibatkan 200 orang," pungkasnya. AYJ

DPRD Sarankan Pelantikan Pejabat Pemkot Prabumulih Habis Pemilu

By Redaksi On Maret 18, 2019

PRABUMULIH.REPSUS.COM----Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Prabumulih, H Daud Rotasi SSos menyarankan agar Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM melakukan pelantikan sejumlah pejabat esselon II, III, IV usai pemilu 17 April 2019. Pasalnya, dikhawatirkan takutnya terjadi gejolak dan dikait-kaitkan ke kepentingan politik.

"Saran, sudah pemilu saja pelantikan pejabat. Nanti ada gejolak, enak yang pejabat dilantik, yang tidak dilantik dan berharap jadi kepala dinas tetapi nyatanya tidak bagaimana perasaannya. Kalau sudah pemilu kan dingin, kan enak," ujar Politisi Partai Golkar saat diwawancarai awak media diruang kerjanya, Senin (18/3) pagi.

Daud menjelaskan, untuk pelantikan pejabat memang sudah saatnya karena walikota sudah 6 bulan dilantik. Karena secara aturan sudah diperbolehkan. "Kami tidak akan mengintervensi walikota, karena itu kebijakan walikota melakukan pelantikan pejabat," tegasnya.

Masih kata Daud Rotasi, pihaknya juga mengingatkan walikota agar melantik pejabat yang menduduki jabatan tertentu bukan karena berdasarkan kedekatan pribadi. "Kita minta kepala dinas yang diangkat memiliki kriteria yang bagus, bekerja dengan baik dan memenuhi persyaratan silakan dipilih. Mereka yang diangkat harus teruji dibidangnya," pintanya.

Lebih lanjut Daud Rotasi mengatakan, pihaknya juga meminta walikota untuk melupakan masa lalu terkait perbedaan di Pilkada sebelumnya. "Mutasi itu tidak enak, mungkin ada hikma dibalik tersebut. Oleh karena itu lupakan perbedaan dan mari sama-sama untuk membangun kota Prabumulih agar lebih baik lagi," pungkasnya. AYJ

Polisi Bentrok Dengan Pengunjuk Rasa Di Kantor Pemkot Prabumulih

By Redaksi On Maret 12, 2019

PRABUMULIH.REPSUS.COM---Puluhan anggota polisi dari jajaran Polres Prabumulih, Selasa (12/3) pukul 10.00 WIB, terlibat bentrok dengan peluhan massa di depan kantor Pemkot Prabumulih. Akibat bentrokan tersebut, satu orang pengunjuk rasa terluka dan harus dilarikan ke RSUD Prabumulih untuk mendapatkan perawatan intensif.

Pergerakan massa makin panas dan anarkis setelah mengetahui ada temannya terluka akibat tembakan gas air mata oleh polisi. Massa pun beringas dan melemparkan sejumlah benda kearah polisi yang membuat brigade. Tak lupa massa juga membakar sebuah ban tanda aksi protesnya.

Melihat kondisi yang makin panas, akhirnya jajaran Polres Prabumulih menembakan air dari mobil water cannon dan memasang pagar kawat berduri untuk mengusir para demonstran. Situasi pun dapat dikendalikan dan puluhan massa pun akhirnya membubarkan diri.

Bentrokan polisi dan massa itu bukan hal yang nyata, melainkan hanya adegan simulasi penanganan kontijensi dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2019 yang digelar Polres Prabumulih.

Kapolres Prabumulih AKBP Tito Hutauruk Travolta SIk SH MH mengatakan, personel yang dikerahkan dalam simulasi penanganan pemilu ini mencapai 300 personel. Simulasi ini bertujuan untuk melihat langsung kesiapan para personel untuk meningkatkan kemampuan personel.

"Saya berharap apabila terjadi kontijensi dilapangan diharapkan para polisi bekerja secara profesional. Kemampuan personel harus ditingkatkan jelang pemilu ini untuk mengendalikan massa. Sejauh ini untuk gangguan kamtibmas di kota Prabumulih masih aman," tegasnya.

Kapolres menambahkan, jelang pengaman pemilu di kota Prabumulih, Polres Prabumulih mendapatkan bantuan pasukan personel dari Brimob sebanyak 1 SSK (Satuan Setingkat Kompi). "Kita dapat tambahan pasukan dari Brimob. Untuk peta-peta yang rawan konflik sudah kita petakan semua," ungkapnya.

Sedangkan, Walikota Ir H Ridho Yahya MM menambahkan, kegiatan simulasi yang digelar Polres Prabumulih sangat bagus. Oleh karena itu saya berniat juga untuk menggelar simulasi kebakaran di gedung Pemkot Prabumulih. "Apa yang dilakukan Polres Prabumulih sangat bagus termasuk penanganan korban demo diselamatkan dengan baik. Tahapan-tahapan yang digelar dilakukan dengan baik. Oleh karena itu untuk penyelenggara, calon, pemilih harus singkron," pungkasnya. AYJ

Zaitun Mawardi Yahya Siap Perjuangkan Aspirasi Perempuan dan Kaum Milenial

By Redaksi On Maret 10, 2019

PRABUMULIH.REPSUS.COM---Dalam lawatannya ke kota Prabumulih, calon legislatif (caleg) DPR RI dapil Sumsel II nomor urut 2 dari partai Nasdem, Zaitun Mawardi Yahya menegaskan, jika terpilih dan duduk di parlemen dirinya akan sekuat mungkin memperjuangkan hak-hak para perempuan dan kaum milenial.

Ini bertujuan agar perempuan dan kaum milenial dapat memberikan kontribusi nyata berupa solusi dalam bentuk program dan kebijakan. "Mohon doa dan dukungannya, jika terpilih saya akan memperjuangkan hak-hak perempuan untuk keseimbangan dalam kedudukan dan kesetaraan di provinsi Sumsel," ujar Zaitun dihadapan ratusan masyarakat Prabumulih saat menutup turnamen tanjung raman volly cup, Minggu (10/3/2019) pukul 17.00 WIB.

Putri dari Wakil Gubernur Sumsel, Ir H Mawardi Yahya menambahkan, kalaupun nantinya rakyat Sumsel memberikan amanat untuk mewakili di parlemen, dirinya mengaku akan memperjuangkan aspirasi dan hak-hak perempuan.

"Saya pribadi ingin bisa menebarkan manfaatkan bagi masyarakat tidak hanya bagi perempuan, tetapi juga laki-laki. Khusus perempuan saya akan memperjuangkan agar mendapatkan haknya sesuai yang dibutuhkan," ujar Zaitun disambut tepuk tangan warga.

Masih kata Zaitun Mawardi Yahya, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan serta hak yang sama sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan lainnya.

"Jika saya duduk di DPR RI, saya akan berupaya keras untuk mengintensifkan turun ke tengah masyarakat. “Saya ingin menyerap aspirasi masyarakat Sumsel langsung ke lapangan mendengar keluhan masyarakat Sumsel, agar dapat memperjuangkan aspirasi itu melalui kursi parlemen," tegasnya.

Sementara itu, Yuni (35) salah satu warga desa di kota Prabumulih mengatakan, dirinya sangat senang bertatap muka langsung dengan ibu Zaitun calon DPR RI nomor urut 2 partai Nasdem yang langsung terjun kelapangan melihat kondisi masyarakat kalangan bawah.

"Ibu Zaitun ini orangnya ramah dan peduli masyarakat kalangan bawah. Kita tahu dia anak Wakil Gubernur Sumsel, tapi dia orangnya biasa saja dan mudah bergaul. Kami siap mendukungnya supaya dapat memperjuangkan hak-hak perempuan terutama kalangan bawah," pungkasnya. AYJ

Gubernur Sumsel Dampingi Presiden Jokowi Buka South Sumatera Millennial Road Safety Festival 2019

By Redaksi On Maret 09, 2019

PALEMBANG.REPSUS.COM---Usai senam bersama Srikandi Jokowi di Jakabaring Sport City (JSC), Gubernur Sumsel Herman Deru beserta Ketua TP PKK Sumsel Febrita Lustia Herman Deru ikut mendampingi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta sejumlah Menteri Kabinet Kerja, membuka acara South Sumatera Millennial Road Safety Festival (MRSF) di Kawasan Benteng Kuto Besak (BKB), Sabtu (9/3) pagi.

Kegiatan bertema "Mewujudkan Millennial Cinta Lalu Lintas Menuju Indonesia Gemilang" ini membludak dipadati ratusan ribu massa. Tak hanya di pelataran BKB, kedatangan Presiden Jokowi ini juga menyedot perhatian warga hingga memenuhi badan jalan Jembatan Ampera.

Dalam sambutan singkatnya di hadapan millennial Presiden Jokowi berpesan sejumlah hal salah satuga meminta para generasi bangsa ini berhati-hati saat berkendara. Mulai dari pengecekan kondisi kendaraan yang akan digunakan meliputi lampu, spion dan helm.

"Saya ingin titip gak banyak-banyak. Kalau mau berkendaraan tolong dicek betul. Pertama lampunya nyala gak. Spion harus komplit sebelum berkendaraan, helm harus siap dan dipakai. Dan kalau berkendaraan lebulih baik pakai sepatu untuk keselamatan," himbaunya

Selanjutnya Presiden Jokowi juga mengimbau agar pengendara muda ini memastikan kelengkapan surat menyurat sebelum bepergian seperti STNK dan SIM agar aman saat di jalanan. Terpenting lagi kata dia adalah saat berkendara anak-anak muda ini disarankannya untuk tidak sambil telpon-telponan karena dapat membahayakan keselamatan jiwa.

"Yang naik mobil pun berbahaya kalau nyetir sambil main hanphone. Karena kita ini kalau pergi itu ditunggu keluarga dan orang tua di rumah. Jadi sekali lagi saya minta hati-hati dalam berkendara siapkan cek semuanya kelaikan kendaraan," tambahnya.

Menurut Jokowi himbauan ini sangat beralasan karena korban meninggal yang diakibatkan kecelakaan di Indonesia menempati urutan kelima. Sementara tertinggi disebabkan penyakit jantung, paru-paru diabetes dan lainnya. "Makanya kalau naik kendaraan tidak usah ngebut-ngebut," ujarnya.

Di sela memberikan sambutannya, Presiden Jokowi sempat memberikan hadiah foto kepada dua peserta Millennial Road Safety. Hadiah tersebut menjadi istimewa karena dibuat khusus khas dari istana negara. Sebelumnya kedua peserta itu juga tak lupa diwanti-wantinya untuk selalu berkendara sesuai standar guna menekan angka kecelakaan di Indonesia.

Sesaat setelah memberikan sambutan, Presiden Jokowi, Menhub RI Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Sumsel Herman Deru didaulat membuka secara resmi South Sumatera Millennial Road Safety Festival (MRSF)dengan menekan tombol sirine dari atas panggung utama.

Sementara itu Gubernur Sumsel Herman Deru mengaku sangat mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Polda Sumsel tersebut. Karena dengan cara ini diharapkan efektif menekan angka kecelakaan di kalangan pelajar dan anak muda di Sumsel.

"Sosialisasi ini sangat tepat. Karena kita tahu sekarang ini sebagian pengguna jalan raya dan kendaraan ini adalah kalangan millennial. Pastinya ini kita dukung karena manfaatnya banyak sekali," jelasnya.

Selain penayangan video testimoni para korban kecelakaan kendaraan, rangkaian kegiatan yang telah digelar sejak 2-17 Maret itu juga diisi dengan Pembacaan Deklarasi pelopor Millennial dan pemecahan rekor Muri dengan pembentangan Kain Jumputan Khas Palembang sepanjang 500 meter. Acara itu sendiri dipandu oleh MC terkenal ibukota yakni Raffi Ahmad dan Yuki Kato.

Sebelum acara utama dimulai, Presiden Jokowi dan rombongan sempat melintas di Jembatan Ampera yang disesaki ribuan warga. Konvoi iringan kendaraan Jokowi mendapat antusias luar biasa dari masyarakat. Warga bahkam rela datang sejak pagi sebelum. acara dimulai demi melihat langsung Presiden RI tersebut.

Untuk diketahui dalam lawatannya kali ini ke Sumsel, Presiden Jokowi melakukan serangkaian kegiatan yakni senam di kawasan Jakabaring Sport City (JSC), membuka South Sumatera Millennial Roda Safety, serta bersilaturhami dengan ribuan petani karet Sumsek di Balai Panelitian Sembawa Kabupaten Banyuasin.

Selain Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, tampak hadir juga Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan SIP. M.Hum mengiringi Presiden RI. DRE/REL

KPU Curang, FPI Sumsel Siap Gelar Aksi Besar-Besaran

By Redaksi On Februari 27, 2019

PRABUMULIH.REPSUS.COM----Ketua Front Pembela Islam (FPI) Sumsel, Habib Mahdi M Syahab meminta agar penyelenggara pemilihan umum pada pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019 untuk tidak berbuat curang. Pasalnya, jika nanti terbukti berbuat curang pada Pilpres, maka pihaknya akan melakukan aksi besar-besaran dengan turun ke jalan untuk mengambil langkah tegas.

"Penyelenggara curang kita doakan hancur. Tapi kalau jujur mari sama-sama kita doakan semogah berkah. Kalau penyelenggara curang, maka rusaklah moral dan rusaklah bangsa kita ini. Kami tidak akan tinggal diam, akan kami pantau Pilpres agar aman dan damai tanpa ada kecurangan," tegas Habib Mahdi Muhammad Syahab saat menghadiri deklarasi dan tabligh akbar Relawan # Ganti Presiden di kota Praumulih, Rabu (27/2) pukul 17.00 WIB.

Habib Mahdi menerangkan, bagi para relawan # ganti presiden hendaknya berjuang penuh untuk memenangkan pasangan calon presiden Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019. Supaya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terhindar dari kehancuran dan keterpurukan.

"Mari kita cari pemimpin yang amanah dan peduli kepada masyarakat, bangsa dan negara. Kita tidak ingin melihat negara kita hancur. Untuk itu sudah saatnya 2019 # ganti presiden, dan Prabowo-Sandi lah presidennya," ungkap ketua FPI Sumsel di depan Ratusan relawan # ganti presiden.

Sementara itu, Ketua Presidium Relawan Ganti Presiden kota Prabumulih, Adhy Chandra ST menjelaskan, untuk kota Prabumulih pihaknya akan bekerja keras untuk memenangkan pasangan Prabowo-Sandi untuk jadi Presiden-Wakil Presiden di Pilpres 2019. "Kami semua akan bekerja keras memenangkan Prabowo-Sandi. Diangka 80 persen Prabowo-Sandi akan menang di Prabumulih," katanya.

Masih kata Adhy, pihaknya juga dalam waktu dekat akan mendeklarasikan relawan emak-emak. Tak hanya itu dalam waktu dekat akan mendatangkan Prabowo Sandi di bulan Maret. "Kami ingin cari presiden yang baik lagi. Dan supaya bangsa Indonesia berdiri sendiri tanpa ikut campur tangan asing. Serta memanfaatkan sumber daya alam kita untuk kesejahteraan dan dimanfaatkan masyarakat Indonesia," pungkasnya. AYJ

Acara 6 Jam Habiskan Anggaran Rp 70 Juta, Sosialisasi KPU Prabumulih Sepi

By Redaksi On Februari 24, 2019

PRABUMULIH.REPSUS.COM---Sosialisasi kepada masyarakat Prabumulih untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, yang dikemas dengan acara Konser Musik "Pemilih Berdaulat Negara Kuat" yang diselenggarakan oleh KPUD Kota Prabumulih, Minggu (24/2/2019) pagi di Taman Kota Prabujaya, sepi pengunjung. Padahal anggaran yang disiapkan mencapai Rp 70 juta, namun justru berbanding terbalik dengan jumlah kehadiran yang diharapkan.

Berdasarkan pantauan dilapangan, acara yang seyogyanya dihadiri ratusan sampai ribuan masyarakat ternyata puluhan kursi tamu yang disediakan justru kosong melompong dan sama sekali tidak berisi. Serta lapangan depan panggung konser pun hanya segelintir masyarakat yang menyaksikan acara tersebut.

Menurut Roni warga setempat mengatakan, dirinya tidak tahu ada acara sosialisasi yang diadakan oleh pihak KPU kota Prabumulih, karena yang saya lihat ada acara seperti konser band.

“Yang saya ketahui acara tersebut dari pagi tadi pengunjungnya sepi. Memang ada yang datang ke acara tersebut tapi tidak banyak, mereka saya lihat berjoget-joget sambil bernyanyi ada yang diatas panggung dan ada juga yang dibawah panggung," katanya.

Sementara itu, keluhan juga dituturkan dari pengurus Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Prabumulih Rondon Juleno. Rondon menjelaskan, berdasarkan undangan yang pihaknya terima, beberapa pengurus inti partai dan Caleg turut hadir di lokasi acara. Namun tak lama, rombongan pengurus partai ini langsung bubar barisan dan memilih untuk meninggalkan lokasi acara.

"Kami beserta beberapa rekan-rekan dari partai peserta pemilu 2019 menghadiri undangan KPU di lapangan Prabujaya. Sesampainya di lokasi kami kebingungan karna tidak ada staf KPU yang mengarahkan kami harus duduk dimana, atau paling tidak memberi tahu kami harus duduk dimana," ujarnya.

Rondon menerangkan, kondisi lapangan tadi pagi seakan-akan semua orang sibuk sendiri. "Kami dari partai ini kan menghadiri undangan dan kami menghormati yang mengundang kami. Karena kebingungan maka acara KPU kami putuskan untuk kami tinggalkan walaupun acara sedang berlangsung, seluruh tamu undangan dari partai lain saya lihat juga turut bubar barisan," keluhnya.

Terpisah, Ketua KPU Kota Prabumulih Marjuansyah SIP yang dikonfirmasi awak media mengatakan, bahwa kegiatan konser damai yang bertema "Pemilih Berdaulat Negara Kuat" ini dihelar dengan tujuan dan harapan agar masyarakat Prabumulih ikut berpatisipasi dalam pemilu 2019 mendatang.

"Ya sedikit kecewa karena terlihat sepi pengunjung. Padahal kita sudah menyebar undangan kepada seluruh element masyarakat juga komunitas seniman musik, tapi mereka tidak datang. Apa mungkin undangannya tidak sampai," ungkapnya seraya berharap masyarakat yang datang sekitar 500 orang hingga 1000 orang yang datang ke acara ini, tapi yang datang banyak dari pihak KPUD Prabumulih.

Disinggung acara yang digelar menghabiskan dana Rp 70 juta tapi tidak sesuai hasil yang diinginkan, Marjuansyah mengatakan sebelum acara digelar pihaknya sudah banyak melakukan sosialisasi baik melalui media facebook, instagram dan video youtube yang melibatkan relawan demokrasi ( Relasi) 2019, yang telah kita rekrut.

" Ya memang benar bahwa acara tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp 70 juta.
Tapi itu sudah termasuk pajak. Selain itu nanti kita akan adakan pagelaran seni di City Mall kota Prabumulih. Acara ini kita melibatkan pihak kedua dalam hal ini yaitu Even Organizer ( EO ), dari Kota Palembang," pungkasnya. AYJ

Walikota Musnahkan 2844 Keping KTP El Rusak

By Redaksi On Desember 17, 2018

PRABUMULIH.REPSUS.COM--Sebanyak 2.844 keping Kartu Tanda Penduduk (KTP) El yang rusak, Senin (17/12) pukul 10.00 WIB dimusnahkan. Pemusnahan KTP El rusak itu dilakukan dengan cara dibakar oleh Walikota dan Ketua DPRD Prabumulih di gedung Pemkot Prabumulih.

Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM mengatakan, pemusnahan KTP El rusak tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya KTP El yang tercecer seperti terjadi di daerah lain. “Kita takut aja seperti kejadian di daerah lain. Jangan sampai di Prabumulih ada permasalahan tersebut. Sekarang ini kan bentar lagi pilpres dan pileg, KTP El rusak itu takut dimanfaatkan untuk kegiatan lain saja," kata Walikota.

Senada Kepala Disdukcapil Pemkot Prabumulih, Amilton menerangkan, KTP El yang dimusnahkan sebanyak 2.844 keping. KTP El yang dibakar itu yang sudah rusak sejak tahun 2012 lalu. "KTP El yang rusak tersebut terdiri KTP El yang valid saat pencetakkan dan KTP El pergantian kerusakkan seperti ganti nama maupun status. Menghindari hal yang tidak diinginkan, makanya kita bakar saja," ungkapnya.

Sementara Kabid Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Yudi Apriadi menambahkan, pemusnahan KTP El yang rusak sendiri sesuai surat edaran kemendagri yang baru saja diterima oleh Disdukcapil Prabumulih pada 13 Desember lalu. “Kalau sebelumnya KTP yang rusak dikirim ke pusat, sekarang pasca kejadian adanya KTP yang tercecer itu kita boleh memusnahkan sendiri,” pungkasnya. AYJ

Wagub Ir Mawardi Yahya Hadiri HUT Kota Prabumulih Ke 17

By Redaksi On Oktober 17, 2018

PRABUMULIH.REPSUS.COM---Semarak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Prabumulih yang kini genap berusia 17 tahun tepat pada 17 Oktober 2018 begitu terasa dirayakan masyarakat Bumi Seinggok Sepemunyian. Ribuan masyarakat tumpah ruah hadir menghadiri sidang paripurna istimewah HUT Kota Prabumulih di gedung DPRD kota Prabumulih.

Bahkan peringatan HUT kota Prabumulih ke 17 ini dihadiri langsung kakak kandung Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM yang tak lain Wakil Gubernur Sumsel Ir H Mawardi Yahya. Sidang paripurna sendiri dipimpin langsung Ketua DPRD H Ahmad Palo SE dan dihadiri anggota DPRD Prabumulih. Bahkan dalam perayaan HUT kota Prabumulih ke 17 turut hadir Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain dan Ketua DPRD kota Palembang H Darmawan.

Dalam sambutannya Wakil Gubernur Sumsel Ir Mawardi Yahya mengucapkan selamat hari jadi yang ke 17. Semoga menjadi kota yang maju dan berkembang dan terdepan di provinsi Sumsel. Masih kata Wagub Sumsel menjelaskan, bersama Gubernur H Herman Deru dirinya akan menepati janji politiknya terutama masalah infrastrutur jalan dan masalah armada angkutan batubara.

"Saat ini kita sedang mencarikan formula untuk mengatasi armada angkutan batubara untuk tidak melintas di jalan umum. Kita akan ajak duduk bersama para transportir membahas masalah ini dalam waktu dekat," ujar Mawardi Yahya.

Masih kata Wagub Sumsel, kedepannya Pemprov Sumsel akan membayar hutang kepada Pemkot Prabumulih terkait dana bagi hasil pajak yang selama ini belum dibayarkan. Sehingga kalau hutang tersebut dibayarkan maka, uangnya bisa diperuntukan untuk membangun untuk kepentingan masyarakat Prabumulih.

"Tahun depan kita akan bayarkan hutang dana bagi hasil pajak kepada Pemkot Prabumulih sebesar Rp 75 miliar. Uang itu bisa digunakan untuk pembangunan kota Prabumulih," terangnya.

Sementara itu, Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM mendengar pernyataan Wagub Sumsel itu cukup gembira. Apalagi kalau janji tersebut dapat terealisasikan kedepannya. "Ya kita terima kasih hutang Pemprov Sumsel terhadap Pemkot Prabumulih dibayarkan. Nantinya bisa digunakan buat pembangunan dan kepentingan masyarakat Prabumulih," tegasnya.

Usai sidang, Wakil Gubernur Sumsel Ir H Mawardi Yahya bersama Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain dan Walikota Ir H Mawardi Yahya dan Wakil Walikota Andriansyah Fikri SH dan Ketua DPRD Prabumulih H Ahmad Palo SE langsung meluncur untuk membuka pameran pembangunan. AYJ

Wako Prabumulih Nilai Pelantikan 56 Pejabat Ilegal

By Redaksi On Oktober 09, 2018

PRABUMULIH.REPSUS.COM Sebanyak 68 pejabat dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih yang dilantik pada masa mantan Penjabat (Pj) Wali Kota, H Richard Cahyadi AP MSi, ternyata hanya 12 pejabat yang disetujui pelantikannya oleh Mendagri. Sehingga sisanya, dianggap ilegal alias tak berizin.

Demikian ditegaskan Wali Kota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM, kemarin. Menurut Ridho, surat dari Mendagri sudah sangat jelas. Untuk itu, pihaknya akan mengembalikan jabatan bagi pejabat yang di mutasi tersebut. “Pejabat dilantik kemarin pada masa sebelum saya itu rupanya hanya 12 jabatan yang disetujui Mendagri, selebihnya ilegal dan tidak ada izin,” katanya, saat diwawancarai awak media.

Oleh karena itu, sambung Ridho, para pejabat ilegal itu akan dituntut mengembalikan tunjangannya. Bilamana pejabat lama yang dimutasi, menuntut haknya yang tidak pernah diambil. “52 pejabat yang di mutasi akan kita kembalikan lagi ke jabatannya. Dengan adanya ini, menyebabkan pelantikan pejabat yang baru ikut terganggu. Untuk itu, saya ingatkan bagi ASN jangan ikut berpolitik,” ungkapnya.

Masih kata Wali Kota, langkah selanjutnya yakni mematuhi aturan Mendagri, kecuali yang 12 pejabat yang dilantik kemarin itu sah. “Saat ini yang paling penting pelayanan masyarakat, agar tidak terganggu, makanya pejabat kosong kita ganti pelaksana tugas (Plt),” pungkasnya. AYJ

Deklarasi Relawan Projo Hanya Dihadiri Ibu Pengajian

By Redaksi On September 22, 2018

PRABUMULIH.REPSUS.COM---DPC Relawan Projo kota Prabumulih, Sabtu (22/9) pukul 14.00 WIB menggelar deklarasi Projo 2 periode yang di gelar di balai pertemuan warga Desa Pangkul Kecamatan Cambai. Sayangnya, deklarasi Projo 2 periode ini hanya dihadiri sekitar puluhan warga, itupun undangan yang hadir kebanyakan ibu-ibu pengajian saja.

Ketua DPC Projo Kota Prabumulih, Salahudin AK mengatakana dengan Tema "Melanjutkan Kemenangan Rakyat Jokowi lagi " kita berharap bapak Jokowi-Makruf bisa membawa Indonesia lebih maju lagi.
"Terima kasih kepada masyarakat Desa Pangkul yang sudah menerima kami, Projo merupakan relawan yang siap memenangkan pasangan Jokowi-Mak'ruf," ungkapnya saat memberikan pidatonya.

Masih kata Salahudin, sejak dipimpin bapak Jokowi, pembangunan merata dan iti sudah nyata dilakukan. Tidak ada satu presiden pun yang mau rakyatnya susah, harga karet kalau bisa dinaikkan akan dinaikkan.

"Melemahnya karet imbas dari lemahnya Dolar terhadap Rupiah. Pak Jokowi sudah melakukan lawatan ke Jepang, yang hasilnya akan membuat pabrik ban yang bahan bakunya nanti dari karet Sumsel. Insya Allah bisa naik lagi harganya. Bapak Jokowi, mari kita beri kesempatan 1 kali lagi. Bapak Jokowi No 1 untuk RI 1," terangnya.

Sementara, berita Sutrisno Ucu perwakila Ketua DPD Projo Sumsel mengatakan, dibawah pimpinan Jokowi selama 4 tahun dana desa berjalan semestinya. Jokowi sudah membangun hingga ke pelosok desa dengan program dana desa. Kami mengapresiasi kepala desa Pangkul yang sudah menggunakan dana desa tepat sasaran.

"Rencana dana desa apabila bapak Jokowi memimpin kembali 2 periode akan ditingkatkan lagi. Kami disini adalah pemanasan untuk melangkah menuju Pilpres. Jokowi harus menang, agar pembangunan bisa dilanjutkan kembali. Kita harus memberi 1 kesempatan lagi agar keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud," ungkapnya.

Ucu menambahkan, tidak ada 1 tetes minyak bumi yg dikuasai oleh asing. "Tidak benar orang asing banyak masuk ke Indonesia. Salah satu investor Cina yg masuk ke Indonesia sangat bermanfaat, terbukti dengan jalan kita yg semakin bagus dan listrik yang sudah dibantu oleh Cina sehingga kita bisa menikmati listrik saat ini," bebernya.

Terpisah, Sekdes Desa Pangkul Bapak Poli menyampaikan, kami asli masyarakat Pangkul sangat mengeluhkan harga karet yang saat ini harganya sangat rendah. "Tolong kami, karena kami hanya petani karet. Apakah harga karet bisa naik seperti dulu," pungkasnya. AYJ

Kejati Ajukan Usulan RPP Penyidikan Dan Penuntutan Perkara Perusakan Hutan Ke Kejagung

By Redaksi On Agustus 27, 2018

PRABUMULIH.REPSUS.COM---Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Senin (27/8) pagi menggelar focus group discussion yang dihadiri langsung seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan stafnya se Sumatera Selatan. Kegiatan itu membahas Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyidikan Dan Penuntutan Perkara Perusakan Hutan Berdasarkan Best Pratice Kejati Sumsel.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel, Ali Mukartono mengatakan, adanya usulan itu karena undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan perusakan hutan mengatur ketententuan yang berbeda dengan KUHP.

"Di KHUP yang bisa melakukan penyelidikan hanya penyidik tetapi di Undang-Undang penyidik dan penuntut umum bisa melakukan penyidikan. Berarti ada penyimpangan dari KHUP. UUD 5 tahun sudah berlaku tapi tidak bisa dilaksanakan karena belum ada hukum acaranya," ujar Kajati saat diwawancarai awak media di hotel Grand Nikita kota Prabumulih.

Ali Mukartono menambahkan, pihaknya tidak menghambat perkara perusakan hutan meski hukum acaranya tidak ada. Oleh karena itu Kejati Sumsel dan perkaranya sudah ada putusan pengadilan.

"Kita akan meningkatkan penguatan kelembagaan untuk para kejaksaan negeri di Sumsel. Kita juga akan menguatkan peningkatan kemampuan jaksa agar supaya undang undang itu jangan tidur. Jaksa itu sudah diberikan kewenangan oleh undang-undang harus dijalankan," ungkpanya.

Masih kata Kajati Sumsel, setelah discussion ini nanti pihaknya akan membawa usulan tersebut ke Kejagung untuk menindaklanjuti hukum acara perkara perusakan hutan.

"Kejati Sumsel yang mengusulkan, tetapi diterima tidaknya oleh Kejagung kita lihat saja nanti. Kita akan tetap membuat regulasinya. RPP ini sangat penting karena pelindungan hutan harus dilakukan, maka perlu ketentuan baru payung hukum. Jaksa harus merespon itu karena ini amanah mulia dari negara," pungkasnya. AYJ

KPUD Prabumulih Tetapkan Ridho-Fikri Walikota dan Wakil Walikota

By Redaksi On Juli 31, 2018

PRABUMULIH.REPSUS.COM---Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih, Rabu (25/07/18) melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak Kota Prabumulih tahun 2018.

Rapat pleno yang merupakan tahapan pemilukada serentak 2018 tersebut dilaksanakan di hotel Grand Nikita Prabumulih dan dipimpin langsung Ketua KPU Prabumulih, Muhamad Takhyul SIP

Dalam kesempatan tersebut M Takhyul menyampaikan, berdasarkan rapat pleno terbuka perekapan suara hasil pemilukada serentak tahun 2018 yang telah dilaksanakan pada hari Rabu 04 juli 2018. KPU menetapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ir H Ridho Yahya MM dan HAndriansyah Fikri SH sebagai pasangan calon terpilih untuk periode 2018-2023.

"Berdasarkan rapat pleno terbuka perekapan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada pemilu 2018. Pasangan calon Ridho-Fikri memperoleh suara sebanyak 74.723.(79.26%) dan kolom kosong sebanyak 19.552 (20.73%). Dengan demikian berdasarkan hasil tersebut hari ini KPU menetapkan Pasangan Calon Walikota - Wakil Walikota terpilih Pasangan Ir H Ridho Yahya dan H Andriansyah Fikri SH Untuk periode 2018-2023," terangnya.

Selanjutnya acara diakhiri dengan penyerahan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih oleh ketua KPU kepada pasangan calon terpilih dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Prabumulih.

Hadir dalam acara tesebut antara lain, Ketua KPU Prabumulih M Takhyul dan anggota pasangan calon terpilih Ir H Ridho Yahya MM dan H Andriansyah Fikri SH. Turut hadir beberapa anggota DPRD Prabumulih sejumlah unsur Kepolisian Polres Prabumulih, unsur Kejaksaan dan pengadilan Negeri Prabumulih, Panwaslu Prabumulih, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Prabumulih, beberapa pengurus partai pengusung dan pendukung, tokoh Agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat serta para tamu undangan lainnya dengan kawalan ketat dari Polres Prabumulih. (AYJ/ADV).

HDMY Unggul 5,32 Persen Dari Dodi-Giri Hasil Real Count Tim Pemenangan

By Redaksi On Juli 03, 2018

PALEMBANG.REPSUS.COM---Media Centre pemenangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru-Mawardi Yahya (HD-MY) mengumumkan hasil perhitungan real count mereka dengan tak jauh beda sesuai hasil quick count.

Bertempat di ballroom Hotel Peninsula, Selasa (03/07/2018) dan dihadiri oleh Ketua partai pengusung seperti, Ketua DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sumsel H. Ir. Syahrial Oesman , Ketua DPW Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sumsel Hendri zainuddin dan wakil ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumsel Supadmi Kohar.

Jumpa Pers itu sendiru bertujuan untuk mengumumkan hasil hitung cepat real count yang dilakukan oleh tim pemenangan HD-MY sebelum pihak penyelenggara Pilkada yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel.

Ketua tim advokasi hukum HD-MY Daby K Gumayra menyampaikan, setelah melakukan perhitungan real count bersama tim 100 yang mereka miliki, perhitungan secara teliti melalui data C1 yang diterima dari seluruh Kabupaten Kota Se Sumsel dan mendapatkan kemenangan.”Untuk pasangan HD-MY dengan perolehan suara 1.383.197 suara,” ujar Daby.

Ditempat yang sama, sebagai salah satu Partai pendukung Ketua DPW NasDem Sumsel Syarial Oesman pada kesempatan ini mengatakan, semua Partai pendukung HD-MY akan melakukan pengawalan terhadap kemenangan itu.”Kami menurunkan tiga anggota pengawalan dalam penghitungan suara di komisi pemilihan umum (KPU) hingga tanggal 7 juli 2018, ” tegas dia.

Ditambahkannya, tim dan Partai pengusung HD-MY tinggal menunggu hasil ketetapan dari kpu saja karena data C1 menyatakan hdmy menang. AYJ

Ada Mobil Dinas dan Bagi Sembako, Tim Advokasi HD-MY Lapor ke Bawaslu-

By Redaksi On Juni 25, 2018

PALEMBANG.REPSUS.COM---Isu dugaan penggunaan fasilitas negara, pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN), di Pilkada Gubernur Sumsel oleh salah satu pasangan calon (Paslon) tertentu nampaknya bukan isapan jempol semata. Hal itu dibuktikan dengan adanya temuan dari tim advokasi Paslon No 1 Herman Deru – Mawardi Yahya dan temuan paslon No 3, Ishak Mekki –Yudha dilapangan tepatnya di Sukamoro, Kabupaten Banyuasin saat kampanye paslon no 4, Dodi-Giri, Sabtu (23/6/2018).

Dinilai melanggar dan melakukan kecurangan diakhir kampanye, baik tim advokasi Paslon No 1 dan tim advokasi paslon No 3 melaporkan temuan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Sumatera Selatan (SUmsel), Minggu (24/6/2018).

Ketua Tim advokasi Paslon No 1, Dhaby Gumayra didampingi Gibran Forsa Restu dan Ahmad Irwansyah ditemui usai melapor ke Bawaslu Sumsel mengatakan, dirinya mendapatkan informasi jika ada kampanye paslon No 4, Dodi–Giri dilapangan Sukamoro, Kabupaten Banyuasin, dibarengi dengan pembangian sembako.

“Setelah kami ke lokasi rombongan paslon datang dimana hanya Dodi dan ditemani kedua orang tuanya. Saat bersamaan juga dalam rangkaian terdapat mobil dinas BG 1239 MZ, BG 1704 MZ dan BG 1757 ZF. Ini jelas pelanggaran dan kami juga meyakini ada ASN ikut dalam rombongan tersebut,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam kampanye tersebut orang tua dari Dodi yakni Alex Noerdin yang juga Gubernur Sumsel menghina paslon No 1, Herman Deru – Mawardi Yahya.

“Kami dengar dengan seksama, dalam pidato Pak Alex menghina paslon No 1. Lagi-lagi ini jelas melanggar. Dilokasi kampanye, tanpa sengaja kami juga bertemu dengan tim advokasi paslon No 3, Ishak – Yudha yang juga memantau kampanye,” tegasnya.

Diakhir kampanye, sambung Dhaby, salah satu panitia dengan menggunakan pengeras suara menyampaikan kepada warga yang hadir untuk diam sejenak karena ada pembagian sembako.

“Kami lihat, bagi-bagi sembako dan di plastik hitam ada gambar paslon No 4. Sembako diangkut dengan truk dan pick up dan dibagikan tidak jauh dari lokasi kampanye. Kami ada semua bukti. Untuk itu temuan-temuan tersebut kami laporkan ke Bawaslu. Bawaslu harus netral dan berani menindaklanjuti laporan itu," katanya.

Hal senada juga diungkapkan tim advokasi No 3, Ishak – Yudha, Hendra Gunawan dan Sumardi. Menurut Hendra, pada dasarnya laporan yang diajukan ke Bawaslu sama dengan laporan tim advokasi paslon No 1, yakni menggunakan fasilitas Negara dan pembagian sembako.

“Kami bertemu dilapangan dan ternyata sama sama memantau kampenye terakhir Dodi-Giri. Dan kita temukan banyak pelanggaran. Kami lapor ke Bawaslu dan ternyata tim advokasi sudah ada di Bawaslu dan lapor juga,” ungkapnya.

Tim advokasi Paslon No 1 Herman Deru – Mawardi Yahya dan temuan paslon No 3, Ishak Mekki –Yudha menyakini, Paslon No 4 Dodi – Giri melanggar Peraturah UU No 10 tahun 2016 tentang pilkada dan PKPU no 4 tahun 2017 tentang kampanye.

Terpisah, Dwi, salah satu staf Bawaslu saat diwawancarai mengaku ada dua tim advokasi yakni tim advokasi Paslon No 1 dan tim advokasi Paslon No 3 melapor ke Bawaslu.“Ya, ada laporan masuk. Kami terima berkasnya dan nanti akan diserahkan ke pimpinan,” pungkasnya. AYJ

HEADLINE NEWS