Laporkan Keuangan Tercepat Kota Prabumulih Raih WTP Ke 6 Kali Berturut Turut

PRABUMULIH.REPSUS.COM---Kota Prabumulih kembali berhasil meraih penghargaan berupa predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 6 kali secara berturut-turut dari BPK RI perwakilan Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2018.

Predikat opini WTP ini diserahkan langsung oleh kepala BPK RI perwakilan Sumsel Teguh Prasetyo SE MAB Ak kepada Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM dan Ketua DPRD kota Prabumulih H Ahmad Palo SE di kantor perwakilan BPK RI Sumsel, Jalan Demang Lebar Daun Palembang, Jumat (5/4/2019).

"Opini WTP adalah opini tertinggi dalam laporan keuangan daerah, dengan diraihnya WTP oleh Pemkot Prabumulih menunjukkan akuntabilitas keuangan Pemkot Prabumulih tahun 2018 sangat baik, harus terus dipertahankan, apalagi Prabumulih sudah 6 kali berturut-turut menerima WTP ini," ujar Kepala BPK RI perwakilan Sumsel, Teguh Prasetyo SE MAB Ak seraya mengatakan selain meraih WTP, Pemkot Prabumulih juga merupakan salah satu daerah yang tercepat menyerahkan laporan keuangan tahun 2018.

Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM merasa bersyukur atas capaian Pemkot Prabumulin dalam meraih WTP ke 6 kali secara berturut-turut. "Alhamdulillah kita meraih WTP lagi. Ini berkat kerja keras seluruh jajaran Pemkot Prabumulih dalam menyusun laporan keuangan yang baik," ujar Ridho saat diwawancarai Minggu (7/4).

Ridho menjelaskan, opini WTP yang diraih membuktikan pengelolaan anggaran Pemkot Prabumulih sangat baik dan sangat transparan. "Kita telah membuktikan pengelolaan keuangan anggaran transparan, semua sesuai prosedur yang ditetapkan, ini adalah kunci utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik," terangnya.

Sementara, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Prabumulih, Drs H Jauhar Pahri Ak CA menambahkan, inilah hasil kerja sama semua pihak berupa pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkot berkat dukungan SKPD.
"Tahun ini, sesuai arahan Pak Wako, pelaporan keuangan daerah awal Februari sudah selesai dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)," bebernya.

Ia juga menjelaskan, kalau tahun depan LKPD pelaporannya ke BPK RI Perwakilan Sumsel bisa menjadi yang tercepat. "Itu pernah kita lakukan, kita bahkan menerima reward sebagai pelapor LKPD tersebut. Kalau tidak salah pada 2017 silam," pungkasnya. AYJ

Show comments
Hide comments

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *