HEADLINE NEWS

Polres Prabumulih Bangun Rumah Baru Warga Kurang Mampu

By On Juni 25, 2019

PRABUMULIH.REPSUS.COM---Sebagai pengayom masyarakat, Kepolisian Resort (Polres) Prabumulih menunjukan kinerja yang baik di bawah pimpinan AKBP Tito Hutauruk Travolta SIk MH.

Kiprahnya bersama para kapolsek di wilayah hukum Prabumulih sangat dirasakan masyarakat. Tak hanya unggul dalam hal penegakan hukum dan sosialisasi Kamtibmas, Polres Prabumulih juga peduli terhadap program sosial kemasyarakatan.

Salah satu wujud kepedulian tersebut yakni pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Ditahun 2017 lalu, Polres Prabumulih telah membangun dua rumah baru, Masing masing atas nama Zainal Amirudin warga Kelurahan Karang Jaya Prabumulih Timur dan kemudian rumah baru di wilayah Taman Murni Kelurahan Gunung Ibul Barat untuk warga Jiki Rianto.

Ditahun 2018, Kepolisian Resor Prabumulih kembali membangun rumah sehat dan sederhana. Kali ini yang menjadi sasaran dalam program pembanggunan tersebut adalah rumah milik pasangan suami istri Repi Ariyadi (50) dan Kholifah (48) di Jalan Tower, RT 06 RW 03, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur.

Terbaru, di tahun 2019 Polres Prabumulih dibawah kepemimpinan Kapolres AKBP Tito Hutauruk Travolta SIk MH kembali membangun rumah baru untuk warga miskin demi mendukung program Pemkot Prabumulih. Adapun rumah warga yang dibangun baru yakni milik pasangan suami istri Mardawi (44) dan Endang Esterina (43) warga Dusun 1 Desa Sinar Rambang Kecamatan RKT.

Kapolres Prabumulih AKBP Tito Huaturuk Travolta SIk MH secara langsung melakukan peletakan batu pertama disaksikan Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM, Kajari Husein Admaja SH MH dan tamu undangan lainnya.

Kapolres menuturkan, bangun rumah baru dalam rangka peringatan HUT Bhayanhkara ke 73, dan dana yang digunakan untuk program bantuan bangun  rumah baru berasal dari sumbangan, infaq dan shodaqoh dari seluruh anggota Polres Prabumulih. Dana yang terkumpul diserahkan ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Prabumulih untuk disalurkan kepada penerima dalam bentuk bangun dan rehab rumah tidak layak huni.

"Tidak ada unsur paksaan kepada anggota. Sumbangannya relatif dan sesuai kemampuan anggota, sehingga kegiatan ini tidak menjadi beban dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk kami semua serta bermanfaat bagi yang menerima,. Ini rumah yang ke 4 yang dibangun Polres Prabumulih," jelas Kapolres.

Sementara itu, pasangan suami istri Mardawi dan Endang mengaku sangat terbantu dengan adanya program bantuan bangun rumah baru yang dilakukan oleh Polres Prabumulih. Rumah yang sebelumnya mereka tempati jauh dari kata layak huni.

"Tanahnya kami beli Rp 6 juta dan dibangun seadanya. Disitulah saya bersama istri dan anak-anak tinggal selama belasan tahun. Sekarang sudah dibantu dibangunkan rumah beton oleh Polres Prabumulih, kami sekeluarga ucapkan terima kasih," katanya.

Terpisah, Ketua Baznas Kota Prabumulih Nadjamudin mengungkapkan, dana yang disiapkan untuk program bangun rumah baru oleh Polres Prabumulih 100 persen dari Polres. Anggarannya tersebut senilai Rp 25 -30 juta. Pembangunan dilakukan sampai selesai hingga rumah siap untuk ditempati mencapai 15 hari.

"Ini kerjasama antara Polres Prabumulih dengan Baznaz sebagai pengelola dana infaq dan zakat. Rumah yang dibangun terdiri dari ruang tamu, kamar tidur, dapur dan kamar mandi. Sehingga rumah yang dibangun benar-benar rumah layak huni," tandasnya.

Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM mengatakan, ini jujur saja terinspirasi dari 2008 melihat masih banyak warga yang tidak memiliki rumah. Makanya program bangun rumah untuk membuang kekumuhan kita galakan. "Program bangun rumah baru ini sudah jadi percontohan nasional. Ada 4 elemen yang ikut melaksanakan program bangun rumah baru yakni dana dari CSR perusahaan, APBD Pemkot Prabumulih, Dana Infaq pegawai dan dana kementerian pusat," pungkasnya. AYJ


Elman ST Jabat Sekda Definitif Kota Prabumulih

By On Juni 10, 2019

PRABUMULIH.REPSUS.COM---Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM, Senin (10/6/2019) pagi melantik Elman ST MM sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) kota Prabumulih. Elman yang sebelumnya menjabat Kepala Bappeda dilantik untuk menggantikan Penjabat sementara sebelumnya yakni Drs H Asymuni Hambali MPdI yang telah memasuki masa pensiun.

Pelantikan dilakukan dalam upacara apel pegawai di halaman lapangan terbuka gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih. Dan disaksikan Wakil Walikota Andriansyah Fikri SH, para asisisten, kepala dinas, kabag, kabid, kasi dan seluruh PNS dilingkungan Pemkot Prabumulih.

“Sekda kan karier tertinggi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga dengan dilantik dalam upacara terbuka ini, para pegawai dapat lebih mengenal lagi. Beda dengan pelantikan kepala dinas yang cukup dihadiri oleh orang tertentu, dalam jumlah yang terbatas,” ujar Ir H Ridho Yahya MM ketika diwawancarai usai pelantikan.

Kepada sekda yang baru, Ridho berpesan agar dapat meneruskan program sekda sebelumnya yang telah bagus. Bila perlu untuk dapat ditingkatkan lagi. “Kalo jelek ditinggalkan, bagus ditingkatkan. Kita mau lihat gebrakan dan inovasi sekda yang baru ini," ujarnya.

Ridho juga tak lupa mengucapkan terima kasih pada sekda yang lama, yang dinilainya tegas dalam melakukan penataan pegawai. “Terutama tegas dalam disiplin pegawai, kita sangat berterima kasih pada pak Asymuni selaku penjabat sementara. Untuk sekda yang baru orang asli Prabumulih jadi dia tetap di Prabumulih sehingga mudah mengontrol bawahannya," katanya.

Walikota menambahkan, bahwa proses pemilihan Sekda sudah berlangsung dengan baik dan transparan, terbukti tak adanya komplain dari pihak manapun termasuk intervensi dari dirinya. Sehingga semua pihak bisa menerima dengan baik. “Sekda itu perpanjangan tangan walikota dan wakil walikota, jadi tidak semuanya kepala daerah yang mengurusi. Kita berharap sekda baru lebih teliti dalam hal administrasi. Sekda yang baru ini orang asli Prabumulih sehingga mampu menata pemerintahan dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Elman ST MM menyatakan siap melanjutkannya program yang telah dilakukan oleh Sekda yang lama. “Terutama kedisiplinan pegawai akan lebih kita perhatikan lagi,” pungkasnya. AYJ

Anak Aiptu Polisi Duduk Jadi Anggota DPRD Prabumulih

By On Mei 06, 2019



PRABUMULIH.REPSUS.COM---Terjun ke dunia politik sebenarnya bukan keinginan dan cita-citanya dari sejak kecil. Terlahir dari anak seorang polisi berpangkat Aiptu, pria berkaca mata bernama Wahyu Budi Pratama (22) ingin meneruskan jejak sang ayah.

Tetapi siapa sangka cita-citanya ingin jadi polisi itu sirna karena ada masalah di kesehatan matanya. Namun, hal itu tidak membuatnya patah semangat untuk menggapai mimpi membahagiakan kedua orang tuanya.

Berkat nasehat dan support dan dukungan kedua orang tua serta pamannya, Wahyu memberanikan diri bergabung ke salah satu partai politik yakni Partai Amanat Nasional (PAN) di kota Prabumulih. Saat bergabung dengan PAN itulah Wahyu dipercayai memegang jabatan sebagai Ketua Barisan Muda (BM) PAN kota Prabumulih.

Garisan hidupnya pun berubah, meski terbilang baru terjun ke kancah politik, pria yang hobi olahraga Offroad ini memberanikan diri ikut bersaing memperebutkan kursi DPRD kota Prabumulih pada pemilu legislatif (Pileg) 2019. Sebagai wajah pendatang baru dan kurang diperhitungkan karena maju di dapil III Kecamatan Prabumulih Timur, karena dikenal angker diisi incumbent, Wahyu optimis dan yakin bisa duduk jadi anggota DPRD Prabumulih.

Dengan membawa visi misi memperjuangkan aspirasi dan membantu masyarakat dalam kesulitan, Wahyu Budi Pratama (22) berusaha keras mencari simpati masyarakat. Alhasil berkat doa, usaha dan kerja kerasnya bersama tim, politisi muda ini pun terpilih dan mengantongi suara sebanyak 1.840 suara diposisi ke 6 dari 9 kursi yang diperebutkan di Dapil III Prabumulih.

Sehingga mengantarkan anak dari Aiptu Budi Hermawan dan Sri Wahyuni duduk sebagai anggota DPRD Prabumulih periode 2019-2024. Bahkan Wahyu Budi Pratama dinobatkan sebagai anggota DPRD termuda dikalangan angggota DPRD Prabumulih yang terpilih.

Kepada awak media, Wahyu mengucapkan rasa terima kasihnya kepada kedua orang tua, keluarga, teman dan masyarakat yang telah mendukungnya untuk menjadi anggota DPRD Prabumulih. "Saya bisa duduk jadi anggota DPRD Prabumulih ini berkat doa dan dukungan orang tua, paman, keluarga, teman, seluruh tim dan masyarakat Prabumulih. Untuk itu tiada hentinya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya," ujarnya.

Masih kata Wahyu, jika bisa sukses diusia muda kenapa harus menunggu tua. Oleh karena itu, dirinya masih banyak belajar lagi dan membutuhkan bimbingan dan bantuan para politisi senior. "Sudah saatnya yang muda yang berkarya. Jika usia muda bisa sukses kenapa harus menunggu hari tua," tegasnya.

Pria kelahiran 24 Desember 1996 ini menerangkan, dirinya akan mengemban amanat dan melayani masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya di parlemen. "Mohon dukungannya, saya akan siap memperjuangakan aspirasi masyarakat dan juga membantu masyarakat dalam kesulitan. Hal itu dikarenakan sudah kewajibanya," katanya.

Disinggung apakah ada kesiapan khusus  dalam menggadapi pelantikan, Wahyu mengatakan biasa-biasa aja. "Tidak ada persiapan khusus. Saat ini masih aktif ikut paman bekerja saja. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat yang mempercayai dirinya untuk bisa duduk di kursi DPRD Prabumulih," pungkasnya. AYJ

Usai Nyoblos, Gubernur dan Forkompinda Pantau TPS

By On April 17, 2019

PALEMBANG.REPSUS.COM - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru beserta istri Hj. Febrita Lustia Deru  menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2019 di TPS 58 Rt 045 kelurahan 8 ilir, Kecamatan Ilir 3 Palembang, Rabu (17/4) pagi.

Tepat pukul 09.00 WIB Gubernur Sumsel H.Herman Deru didampingi sang istri kompak mengenakan baju putih tiba di TPS, Herman Deru mendapat nomor urut 161 dari TPS.

Ditemui usai menyampaikan hak suaranya, Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengaku bangga dengan partisipasi masyarakat Provinsi Sumsel untuk menyuarakan hak pilihnya di tiap-tiap TPS. Ia berharap seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Sumsel dapat menyalurkan hak pilihnya. Terlebih, berdasarkan pengamatannya tidak ditemui kendala apapun.

“Dari hasil laporan yang saya terima sampai dengan berangkat ke TPS tadi, suasana penuh keriangan juga ditunjang cuaca yang baik. Harapan Saya provinsi Sumsel ini tidak ada keluhan bagi pemilih untuk menyampaikan hak suaranya  baik karena jarak, kendala tranportasi. Provinsi Sumsel ini terkenal dengan partisipasi yang tinggi target 80 persen partisipasi,” ungkapnya


Setelah menunaikan hak suaranya, Gubernur Sumsel H. Herman Deru bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi Sumsel antara lain Kapolda provinsi Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, Pangdam II/ Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, S.I.P., M. Hum  meninjau sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).


Dimulai dari TPS 42 Jl. Dr. M. Isa RT 26/27 Kel. Duku Kec. IT III depan Bengkel Subur, kemudian TPS 20 Jl. Sungai Pinang Rt. 20 Dusun I Kec. Rambutan Kabupaten Banyuasin, diteruskan ke TPS 1 Dusun 2 RT 02/03 Desa Pegayut Kabupaten Ogan Ilir, dan sejumlah TPS yang berada di Kota Palembang.

Gubernur Sumsel H Herman Deru menuturkan, peninjauan TPS dilakukan guna memastikan keamanan dan kelancaran dari penyelenggaraan pesta demokrasi seluruh rakyat Republik Indonesia terkhusus di Provinsi Sumsel. Apalagi dikatakannya, Pemilu 2019 merupakan pemilu yang pertama kali negara Indonesia melangsungkan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif secara serentak.

Dalam peninjauannya ke tiap-tiap TPS, Herman Deru selalu menyerukan kepada masyarakat untuk menggunakan hak suaranya, terlebih untuk masyarakat yang mempunyai kendala seperti tidak menerima undangan C 6.

Dijelaskannya, bahwa masyarakat masih tetap bisa menggunakan hak suara nya dengan membawa e-ktp atau surat keterangan.

“Ini Pemilu pertama kali di negara kita yang bersamaan Pilpres dan Pileg. Artinya tentu suasana ini yang ditunggu oleh masyarakat  sebagai kanal aspirasi kita. Terimakasih untuk para pejuang demokrasi mudah-mudahan hasilnya segera ditetapkan penyelenggara sesuai harapan kita,” tuturnya

Herman Deru turut mengucapkan terimakasih atas pelayanan yang diberikan oleh panitia disetiap TPS yang telah memberikan pelayanan yang ramah dan memberikan pelayanan yang begitu baik.


"Jadi tolong sampaikan kepada masyarakat agar saudara-saudara kita yang berada di daerah manapun dapat menyampaikan haknya tanpa harus terkendala apapun. Mudah-mudahan yang menang ini adalah yang betul-betul sesuai harapan kita. Selama ada keterangan dari daerah asal untuk pemilihan Presiden bisa dilakukan dimana saja," pungkasnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Sumsel Ir H Mawardi Yahya bersama istri tercinta Hj Fauziah Mawardi Yahya dan putra putrinya menyalurkan hak pilihnya di TPS 41 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus.

Mantan Bupati Ogan Ilir dua periode itu, didampingi istri dan keluarga berjalan kaki bersama-sama menuju ke TPS 41 yang jaraknya tidak begitu jauh. Wagub Mawardi Yahya dan istri Fauziah Mawardi Yahya tampak mengenakan pakaian bernuansa putih.

Dalam perjalanan menuju ke TPS Wagub Mawardi Yahya dan istri menyempatkan diri menyapa warga sekitar dan berbincang sejenak sekaligus bersalam-salaman.
Tak butuh waktu lama bagi orang nomor dua di Sumsel ini saat melakukan pencoblosan dalam kotak suara di TPS, hanya memakan waktu lebih kurang 10 menit saja. Begitu juga halnya dengan Fauziah Mawardi Yahya.

Dijumpai usai mencoblos, pria ramah dan murah senyum ini menilai masyarakat cukup aktif dalam pemilu 2019.
"Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu kali ini cukup aktif. Masyarakat tampak antusias menyalurkan hak pilihnya", kata Mawardi.

Saat disinggung mengenai adakah persiapan khusus yang dilakukannya, Wagub Mawardi Yahya menjawab. Tidak ada persiapan khusus yang dilakukan.

Lebih lanjut Wagub Mawardi Yahya menambahkan sejauh ini situasi kondisi dan suhu politik di Sumsel aman dan stabil juga kondusif. Tidak terjadi gejolak yang dapat menimbulkan kejadian berarti di masyarakat.

Dilain pihak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Nasrun Umar didampingi oleh sang istri Renny Nasrun mengantri di kursi tamu bersama warga untuk  menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2019.

Bertempat di TPS 107 Rt.67 Perum Bukit Sejahtera IB 1 Palembang (17/04), Sekda Provinsi Sumsel Nasrun Umar bersama istri memakai pakaian serba putih dan bawahan warna gelap,  tepat Pukul 09.00 Sekda Provinsi Sumsel bersama keluarga mengikuti prosedur pemungutan suara yang telah ditentukan. Nasrun Umar menuturkan, Pemilu 2019 merupakan kewajiban yang harus ditunaikan seluruh warga negara karena apa yang dilakukan, hari ini menentukan pembangunan Indonesia kedepan baik itu pada tingkat kabupaten/kota, Provinsi, maupun negara Indonesia itu sendiri.

"Hari ini sebagai warga negara Saya menggunakan hak pilih Saya untuk memilih, yang pertama pemimpin negara Indonesia dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia kemudian DPR RI, DPRD Provinsi Sumsel sebgai mitra pemerintah provinsi Sumsel, kemudian DPRD Kota Palembang dan yang terakhir DPD menempatkan wakil-wakil utusan dari setiap provinsi dalam hal ini Provinsi Sumsel untuk duduk di Dewan Perwakilan Daerah RI,” tuturnya. DRE/ADV

37 Pejabat Pemkot Diduga Abal-Abal Diperiksa BPK RI

By On Maret 21, 2019

PRABUMULIH.REPSUS.COM----Masih ingat pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Prabumulih yang dilakukan era zaman Pj Walikota Richard Cahyadi AP MSi. Ternyata pelantikan tersebut diduga melanggar aturan dan akhirnya dianulir.

Sehingga, akibatnya pelantikan pejabat abal-abal itu menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Karena menyangkut tunjangan jabatan yang diberikan ke 37 pejabat tersebut oleh Pemkot Prabumulih menyalahi aturan dan merugikan keuangan negara.

Dampak dari pelantikan yang dilakukan waktu itu, tepatnya Kamis (21/3/2019) sebanyak 37 pejabat abal-abal dipanggil dan diperiksa satu persatu di ruang rapat Asisten di lantai 1, Gedung Pemerintah kota (Pemkot) oleh BPK RI.

Pemeriksaan para pejabat tersebut berdasarkan surat BPK RI No 36/Terinci-Kota Prabumulih/03/2019, prihal pemberitahuan pemanggilan PNS di lingkungan Pemkot menyangkut mutasi Pj Wako pada Mei 2018 terkait tunjangan jabatan (tunjab) diterima karena dinilai dan patut merugikan negara.

Menanggapi hal itu, Wakil Walikota H Andriansyah Fikri SH mengatakan, sudah mendapat kabar soal pemanggilan PNS. "Iya benar, sudah kita dengar. Informasinya, sejumlah PNS tengah dipanggil BPK RI satu persatu," katanya.

Fikri menjelaskan, sebenarnya hal itu bukan kesalahan PNS. Karena, mereka (PNS) tidak mengetahui kalau mutasi itu dianulir dan tidak sah. "Kita tidak menyalahkan PNS terkait pemanggilan BPK RI tersebut, karena kebanyakan para PNS tidak tahu menahu. Apalagi, selama dirinya memimpin tidak pernah terjadi," ujarnya.

Masih kata Fikri, patut disalahkan dari kasus itu yakni Pj Walikota waktu itu karena berani melantik tetapi menyalahi aturan. Selain itu, disayangkannya karena Pj Walikota berani membohongi para PNS. "Kalau PNS merasa dirugikan, sebaiknya mengajukan gugatan. Apalagi, tidak hanya kerugian materiil saja. Karena, mutasi itu juga pejabat dipermalukan dan dicemarkan nama baik dan keluarga," tegasnya.

Temuan BPK ini, sambung Fikri, bisa menjadi dasar gugatan para pejabat yang merasa dirugikan tersebut. Dasar itu sangat kuat, untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Dirinya pun berharap kejadian tersebut tidak terjadi lagi dan menjadi pembelajaran bagi Pj Walikota ke depannya dan juga PNS di masa peralihan.
"Jika dilantik dan di mutasi dicek kebenarannya, apakah benar sah atau tidak," pungkasnya. AYJ

Kapolres, Surat Suara Diamankan 24 Jam Oleh Anggota

By On Maret 20, 2019

PRABUMULIH.REPSUS.COM---Sebanyak 1.145 books surat suara yang diangkut menggunakan truk, Rabu (20/3) pukul 02.00 WIB tiba di kota Prabumulih. Surat suara tersebut dijaga 25 anggota Polri berpakain dinas dan sipil 1x24 jam guna menghindari hal yang tidak diinginkan.

"1x24 jam anggota ada yang stay dan mobile mengamankan surat suara pilpres, pileg dan DPD. Surat suara itu di simpan di kantor bekas kantor pajak di Jalan Sudirman Kelurahan Muara Dua. Ada tiga gembok dan masing-masing megang satu yakni KPU, Bawaslu, Polres Prabumulih," ujar Kapolres Prabumulih AKBP Tito Hutauruk Travolta SIk MH.

Kapolres menjelaskan, pihaknya menjamin keamanan di kota Prabumulih sampai hari pencoblosan aman. "Untuk proses pelipatan surat suara juga nantinya ada anggota yang mengamankan. Saya jamin Prabumulih kondusif," tegasnya.

Sementara, Ketua KPU Prabumulih Marjuansyah mengatakan semua surat suara semuanya sudah tiba. Adapun rinciannya di surat jalan dari perusahaan PT Cabe Raya Nusantara Ekspres selaku ekspedisi logistik dari PT Ghalia Indonesia Printing yakni surat suara presiden dan wakil presiden berjumlah 133.815 lembar, 67 books dan 1 books berisi 2000 lembar.

Surat suara DPR RI Dapil Sumsel II berjumlah 133.815 lembar, 268 books dan 1 books berisi 500 lembar. Surat suara DPD berjumlah 133.815 lembar, 268 books dan 1 books berisi 500 lembar. Surat suara DPRD Provinsi Sumsel Dapil 6 berjumlah 133.815 lembar, 268 books dan 1 books berisi 500 lembar. Surat suara DPRD kota Prabumulih Dapil 1 berjumlah 47.951 lembar, 96 books, Dapil 2 berjumlah 38.874 lembar, 78 books serta Dapil 3 berjumlah 49.991, 100 books. Dengan total di surat jalan yakni surat suara 672.076 lembar,  1.145 books.

"Surat suara akan disotir untuk dicek apakah ada surat suara yang rusak. Setelah itu kita akan melakukan pelipatan dengan melibatkan 200 orang," pungkasnya. AYJ

DPRD Sarankan Pelantikan Pejabat Pemkot Prabumulih Habis Pemilu

By On Maret 18, 2019


PRABUMULIH.REPSUS.COM----Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Prabumulih, H Daud Rotasi SSos menyarankan agar Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM melakukan pelantikan sejumlah pejabat esselon II, III, IV usai pemilu 17 April 2019. Pasalnya, dikhawatirkan takutnya terjadi gejolak dan dikait-kaitkan ke kepentingan politik.

"Saran, sudah pemilu saja pelantikan pejabat. Nanti ada gejolak, enak yang pejabat dilantik, yang tidak dilantik dan berharap jadi kepala dinas tetapi nyatanya tidak bagaimana perasaannya. Kalau sudah pemilu kan dingin, kan enak," ujar Politisi Partai Golkar saat diwawancarai awak media diruang kerjanya, Senin (18/3) pagi.

Daud menjelaskan, untuk pelantikan pejabat memang sudah saatnya karena walikota sudah 6 bulan dilantik. Karena secara aturan sudah diperbolehkan. "Kami tidak akan mengintervensi walikota, karena itu kebijakan walikota melakukan pelantikan pejabat," tegasnya.

Masih kata Daud Rotasi, pihaknya juga mengingatkan walikota agar melantik pejabat yang menduduki jabatan tertentu bukan karena berdasarkan kedekatan pribadi. "Kita minta kepala dinas yang diangkat memiliki kriteria yang bagus, bekerja dengan baik dan memenuhi persyaratan silakan dipilih. Mereka yang diangkat harus teruji dibidangnya," pintanya.

Lebih lanjut Daud Rotasi mengatakan, pihaknya juga meminta walikota untuk melupakan masa lalu terkait perbedaan di Pilkada sebelumnya. "Mutasi itu tidak enak, mungkin ada hikma dibalik tersebut. Oleh karena itu lupakan perbedaan dan mari sama-sama untuk membangun kota Prabumulih agar lebih baik lagi," pungkasnya. AYJ

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *